Love

MAKALAH PTUN PDF

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Kagakora Meztizilkree
Country: Liberia
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 3 November 2017
Pages: 177
PDF File Size: 19.62 Mb
ePub File Size: 7.30 Mb
ISBN: 290-2-76265-174-5
Downloads: 48028
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazirisar

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Majene telah disalurkan kepada sejumlah pengadilan di Palu dan warga masyarakat yang membutuhkan. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.

Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Untuk dapat diangkat ptyn Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai makalab Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

Electronic Theses & Dissertations Universitas Gajah Mada

The kind of used data is secondary data, consist of primary legal source, secondary legal source, and tertiary legal source. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Ditjen Badilmiltun sangat mengapresiasi seluruh jajaran pada lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilankami sangat mengharapkan adanya peran serta aktif bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

  LENS DESIGN MILTON LAIKIN PDF

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 6 enam bulan. Miasalnya, di Indonesia pada Meiribuan mahasiswa berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.

CONTOH KASUS PTUN “DELAPAN MAHASISWA UNTAG’45 JAKARTA GUGAT REKTOR”

Jakalah Demonstrasi MahasiswaUnjuk rasa adalah sebuah gerakan yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Sementara tim dari pengadilan yang lain menyalurkan bantuan kepada Pengadilan Tata Usaha Palu, Pengadilan Tinggi Agama serta masyarakat di sekitar pengadilan dan pusat-pusat pengungsian. Seorang Hakim yang makalay dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Ketentuan Pasal ptkn diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Selain itu, hal lain yang menjadi alasan adalah bahwa rektor tersebut telah melakukan pemerasan kepada mahasiswanya.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada ptuun mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, dll.

Berjalannya suatu Perguruan Tinggi tidaklah lepas dari seorang rektor yang merupakan pemimpin dari Perguruan Tinggi serta mahasiswa sebagai peserta didik. Oleh karena itu, mzkalah keputusan yang dikeluarkan oleh rektor haruslah memiliki landasan yang kuat dan alasan-alasan yang logis, sehingga keputusan yang telah dikeluarkan tidak menjadi sengketa dalam Tata Usaha Negara TUN yang nantinya dapat diperkarakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN.

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah: Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia.

Disclaimer

Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5. Pasal 18 1 Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi: Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan makalaj dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Dalam melakukan DO, maka seorang rektor hendaknya mampu memberikan alasan-alasan yang logis yang mampu diterima, sehingga rektor tersebut tidak dinyatakan menyalahi aturan dimana nantinya dapat berujung pada proses hukum.

  BUDERUS ECOMATIC 4000 ANLEITUNG PDF

Selanjutnya produk inovasi yang dimiliki oleh peserta dalam hal ini pengadilan akan memasuki proses tahapan penilaian dokumen oleh tim juri yang telah ditunjuk oleh tim pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya. Pptun memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil ;tun diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Contoh Surat Gugat New Documents.

It is important to see whether ultra petition is banned by Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, and whether that ultra petition doctrin is applicable for all of judge in all of court. In this case is need to be known, what the consideration for that ultra petition penalty is, so it can be known in what case The Judge of PTUN allowed to give ultra petition penalty.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Ma,alah Tata Makallah Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Pasal 34 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial mskalah bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Salinan putusan Jakalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 empat belas hari. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.